Kelompok Masyarakat Sipil Bersatu untuk Mengatasi Pencemaran dari Industri Energi

Jakarta, 25 Februari 2026 – Lebih dari 50 perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) lingkungan, akademisi, dan regulator Indonesia berkumpul pada 24 Februari di Jakarta untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan di sektor energi dan metalurgi. Meskipun menyumbang 11,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023, sektor-sektor ini justru merupakan sumber utama pencemaran dan pelepasan bahan kimia beracun yang menimbulkan risiko serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pada tahun 2019, polusi udara menjadi faktor risiko kematian ketiga tertinggi bagi anak di bawah lima tahun di Indonesia, yang semakin menegaskan urgensi untuk menemukan solusi dari problematika lingkungan ini.

Pada periode 2026 hingga 2030, Uni Eropa (EU) akan mendukung total enam proyek untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sipil Indonesia dalam transisi hijau yang berkeadilan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Salah satu proyek tersebut adalah Project Transparent Green Transition Indonesia (TARGET): Empowering CSOs in Indonesia, yang bertujuan memperkuat kapasitas OMS dalam menghasilkan bukti ilmiah yang kuat guna mendukung advokasi yang lebih efektif serta implementasi kebijakan yang lebih tegas.

Di berbagai belahan dunia, EU berupaya mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian, serta memastikan bahwa perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok tertentu. Kebutuhan akan transisi hijau yang berkeadilan telah diakui di banyak negara, termasuk Indonesia.

“Aspek keberlanjutan dalam transisi energi dan rantai pasok mineral kritis bukan hanya tentang mineral yang diekstraksi, tetapi tentang kehidupan yang dilindungi dalam prosesnya. Kesehatan anak-anak, masyarakat, dan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial saja,” ujar Yuyun Ismawati dari Nexus3. “Pemberdayaan masyarakat memastikan bahwa kontribusi Indonesia terhadap ekonomi hijau global dibangun di atas fondasi kesehatan dan integritas lingkungan.”

Proyek empat tahun ini, yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh International Pollutants Elimination Network (IPEN) bersama mitra-mitranya, Nexus3 Foundation dan Arnika, akan menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia terutama wilayah target. Proyek ini akan memperkuat kapasitas lokal untuk pemantauan pencemaran, sehingga komunitas mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan merespons ancaman pencemaran. Selain itu, proyek ini juga memberikan dukungan yang terarah kepada organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan jurnalis untuk memulai pengumpulan data, meningkatkan kesadaran publik, serta memperluas akses terhadap informasi yang dapat diandalkan, guna memperkuat advokasi, memperkaya dialog publik, dan mengarahkan pengambilan keputusan serta reformasi kebijakan.

Transisi Indonesia menuju keadilan dan ekonomi hijau di Indonesia tercermin dalam berbagai dokumen strategis nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Kebijakan Energi Nasional (KEN), Just Energy Transition Partnership (JETP), Rencana Aksi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Meskipun berbagai kebijakan dan program tersebut sudah tersedia, namun akses terhadap informasi dan data mengenai sumber-sumber pencemaran masih sangat terbatas dan dibatasi.

Untuk memperkuat implementasi pemantauan dan pelaporan pencemaran, aktor nonpemerintahan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengumpulan data ilmiah, interpretasi hasil, komunikasi, dan advokasi. Dengan membekali organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal dengan alat, data, dan sumber daya yang mereka butuhkan, Proyek TARGET tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan paparan bahan beracun, tetapi juga untuk membantu mewujudkan masa depan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Transisi hijau bukan hanya tentang dekarbonisasi. Kita juga harus memastikan bahwa tidak terjadi pergeseran karbon maupun toksisitas. Penguatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah berbahaya, serta transparansi data lingkungan merupakan kunci untuk memastikan transisi yang benar-benar berkeadilan,” ujar Dr. I Made Wahyu Widyarsana, S.T., M.T., IPM, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan ITB.

Prof. Ir. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si., Ph.D, profesor dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako menambahkan, “Transisi energi hijau di Indonesia hanya akan benar-benar ‘hijau’ jika didasarkan pada integritas data dan keadilan bagi wilayah terdampak. Sulawesi Tengah tidak boleh sekadar menjadi objek eksploitasi demi ambisi dekarbonisasi global.”

Kolaborasi yang lebih kuat antara akademisi, institusi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media tidak hanya akan meningkatkan kualitas bukti dan diskursus publik, tetapi juga memperkuat kapasitas untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi kebijakan, pengawasan, dan reformasi yang bermakna. Peluncuran Proyek TARGET Indonesia sangat menekankan bahwa transisi hijau bukan sekadar pergeseran teknis, melainkan transformasi tata kelola — yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang inklusif.